Citizen Reporter

DALAM sepekan ini saya rutin melakukan observasi menggunakan bus setiap kali pergi ke kampus. Sebenarnya, moda transportasi kota di Kaohsiung ini bervariasi, mulai dari bus, mass rapid transit (MRT) hingga kereta api biasa. Tapi saya tertarik mengobservasi bus karena sedang dalam masa pelayanan gratis.

Mulanya saya menggunakan MRT dari rumah ke kampus, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah kota yang menggalakkan penggunaan bus, maka saya pun berpindah ke moda transportasi yang satu ini.

Kebijakan menggunakan moda bus diluncurkan sejak 1 November 2013 dengan tajuk “Program Bus Gratis”. Program ini telah meningkatkan frekuensi penggunaan bus di kalangan masyarakat dengan tingkat yang cukup memuaskan.

Menurut Dirjen Kantor Transportasi Kaohsiung, rerata penumpang menggunakan bus antara Januari dan September 2013 adalah 122.000 penumpang/hari. Dengan adanya “Program Bus Gratis”, rata-rata penumpang meningkat menjadi 140.000/hari terhitung dari 1-24 November (dengan akumulasi 3.360.209 penumpang) yang artinya meningkat 14,8%.

Program ini memiliki tujuan utama menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi publik. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah kota untuk menyosialisasikan program ini, di antaranya: menggunakan truk sampah daur ulang yang setiap hari melewati kawasan penduduk, menggunakan poster yang ditempel di dalam kereta MRT dan publikasi ke berbagai asosiasi dan organisasi. Tak hanya itu, kawasan wisata dan area parkir pun dipenuhi dengan media sosialisasi program ini.

Bagi saya sebagai mahasiswa yang memiliki kartu pelajar yang telah terintegrasi dengan kartu bus, otomatis saya rasakan banyak sekali kemudahan yang didapat dengan penggunaan kartu multifungsi ini. Yang tak kalah menariknya adalah warga tidak hanya menghemat uang, tapi juga memiliki kesempatan memenangkan salah satu hadiah utama seperti smartphone iPhone 5S dan jam pintar produk Sony SW2 yang disediakan oleh pemerintah kota. Berbagai trik dan terobosan ini terbilang cukup berhasil menjadikan bus sebagai idola publik di Kota Kaohsiung.

Contoh kebijakan menarik ini bukanlah tidak mungkin diterapkan di Aceh. Dengan peningkatan kualitas dan kenyamanan penumpang serta kebijakan yang konsisten, akan berimbas pada kecintaan pada lingkungan dan keteraturan berlalu lintas. Kalau di Taiwan bisa, mengapa Aceh tidak? Akhirnya, salam hangat dari Negeri Formosa!

TAIWAN adalah negeri yang memiliki perhatian besar terhadap kesehatan. Ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintahnya dalam “menjinakkan” para perokok.

Rokok, sama seperti halnya di Indonesia, juga diperjualbelikan di Taiwan. Namun demikian, tidak semua orang diperbolehkan membeli rokok secara bebas di sini. Orang-orang yang diperbolehkan membeli dan menikmati rokok hanyalah yang sudah dewasa atau berusia 18 tahun ke atas. Para kasir di setiap swalayan akan melihat dan menanyakan apakah si pembeli sudah berusia 18 tahun ke atas atau belum. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan belaka dengan “mengobral” rokok kepada semua orang. 

Rokok di Taiwan tidak ada yang dijual secara eceran, semua rokok dijual per bungkus dan hanya tersedia di swalayan-swalayan. Sebungkus rokok di Taiwan sangatlah mahal dibandingkan dengan sebungkus rokok di negeri kita. Per bungkusnya berkisar 70-80 NT, sekitar Rp 23.800-Rp 27.700 (tergantung dari merek rokok yang dibeli) dengan isi 16 batang.

Untuk menumbuhkan kesadaran para perokok tentang arti penting kesehatan, Pemerintah Taiwan memasang gambar-gambar penyakit yang disebabkan oleh rokok di setiap bungkus rokok. Mulai dari paru-paru hitam, gusi hitam, gigi yang kuning dan berlubang hingga gambar janin yang rusak disebabkan asap rokok.

Langkah pemerintah tidak hanya sampai di situ. Pemerintah juga mensterilkan tempat-tempat umum dari pecandu rokok. Seperti bandara, stasiun, terminal, bus, kafe, dan lain-lain. Pemerintah Taiwan  mengatur sanksi tegas berupa denda sebesar 10.000 NT (Rp 3.400.000) bagi siapa saja yang tetap melanggar.

Bagi para mahasiswa perokok, merokok di Taiwan menjadi “penjara”. Mereka hanya diperbolehkan merokok di taman sekitar kampus dan tidak boleh berkeliaran sambil menenteng rokok. CCTV di setiap pojok asrama siap mengintai gerak-gerik mereka dan alarm asap di setiap kamar siap berbunyi ketika mendeteksi asap. Sanksi yang sama juga berlaku bagi mahasiswa apabila mereka melanggar.

Keseriusan dan ketegasan Pemerintah Taiwan sangat membuahkan hasil. Kita tidak akan melihat perokok di tempat-tempat umum dan kampus. Udara yang kita hirup pun segar dan bebas dari asap berbau tembakau yang menyembunyikan banyak penyakit.

Tentu ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan negeri kita, khususnya Aceh yang menjadi “surga” bagi para pecinta si kulit putih sepanjang 9 cm dan “nereka” bagi pecinta kesehatan. 

Di nanggroe kita tercinta akan sangat mudah kita temukan orang merokok di tempat-tempat umum seperti di bus, labi-labi, warung kopi, terminal bahkan mushalla. Ironisnya si perokok terkadang cuek terhadap ibu hamil, wanita, atau anak-anak yang berada di sekeliling mereka yang juga menjadi “perokok” tanpa filter.

Kita harus akui pemerintah kita masih lemah dalam mengawasi rokok dan pencintanya dan lemah pula kesadaran masyarakat kita akan arti kesehatan meski di setiap bungkus rokok sudah dicantumkan peringatan bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatan.

Oleh karena itu, kesadaran akan kesehatan harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri dan sedini mungkin sebelum penyakit menggerogoti paru-paru yang sudah Allah berikan kepada kita. Marilah kita hormati orang-orang yang tidak merokok dengan tidak merokok di sekeliling mereka. Pepatah Arab mengatakan, “Ahsihhatu taajun `alaa ru`usi ashihhaa`, laa yarahaa illa l-mardha” (Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali mereka yang sakit). 

[email penulis: faisalelsarakh@gmail.com]

TAIWAN, selain dinamai Negeri Formosa, juga sohor dengan julukan “Scooter Land” karena saking banyaknya pengguna skuter di negeri ini.

Hampir satu semester kuliah di sini memberi saya banyak pengalaman. Akhir Desember lalu, misalnya, Taiwan sedang musim dingin, ketika saya melihat peristiwa yang cukup menarik tentang kecelakaan lalu lintas. Seperti biasa, setiap Jumat kami menuju Masjid Tainan untuk shalat Jumat. Jaraknya sekitar 20 menit dari Kampus National Cheng Kung University dengan mengayuh sepeda.

Saya dan beberapa teman sedang dalam perjalanan pulang saat terjadi tabrakan antara sebuah mobil dan sepeda motor. Terjadinya persis lima meter di depan mata saat kami sedang berhenti membeli makanan di perempatan Changrong Road dan Dongmeng Road, Tainan City.

Tiga puluh detik berlalu, tak seorang pun terlihat menolong korban yang tergeletak di jalan. Terdorong oleh rasa kemanusiaan, kami bergegas ke tempat kejadian dan berupaya menolong pengendara sepeda motor yang terjatuh dan tak bisa bangun lagi, sementara pemilik mobil ke luar dari mobilnya.

Namun, saat kami coba menolong, beberapa orang berteriak melarang kami menyentuh korban. Dengan diliputi rasa heran dan bingung, kami urungkan niat untuk menolong korban. Lalu terlihat seorang pekerja toko mengatur lalu lintas dan meletakkan tanda pengaman. Sementara beberapa pejalan kaki terlihat seperti menelepon seseorang. Belakangan saya tahu ternyata mereka menelepon ke 119, nomor darurat di Taiwan.

Tak lebih dari lima menit, sebuah ambulans beserta seorang polisi lalu lintas tiba di tempat kejadian. Petugas medis dari PMI-nya Taiwan membawa korban ke rumah sakit dan polisi mengurus kendaraan dan pemilik mobil. Tak ada kemacetan dan kerumunan orang.

Karena masih penasaran, saya langsung bertanya kepada salah satu teman yang merupakan penduduk Taiwan, kenapa tidak boleh menolong korban kecelakaan. Ada beberapa alasan, katanya.  Pertama, alasan keselamatan si korban. Bila korban mengalami patah ataupun trauma, akan lebih berbahaya bagi korban bila ditolong oleh orang yang tak memiliki pengetahuan atau kecakapan untuk menangani korban kecelakaan. Kedua, pihak polisi akan menyisir dan menginvestigasi tempat kejadian perkara, sehingga tidak boleh ada perubahan posisi kendaraan maupun korban dari sesaat setelah kecelakaan, dan hal ini diperlukan untuk proses pengadilan kelak. Tentu saja informasi dari rekaman CCTV juga digunakan.

Teman saya juga mengatakan bila saya mengalami kejadian serupa, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah korban masih hidup, lalu secepatnya menelepon ambulans, membantu mengarahkan lalu lintas, dan tetap berada di tempat kejadian sampai polisi dan ambulans tiba.

Hal ini saya rasakan sangat berbeda dengan apa yang biasanya kita lakukan di Aceh. Bila terjadi kejadian serupa, semua orang akan berbondong-bondong memindahkan korban dan membersihkan tempat kejadian. Malah kalau ada darah, langsung dibakar pakai koran atau kardus. Ada yang memindahkan motor atau mobil ke bahu jalan. Ada pula yang langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat dengan kendaraan yang ada. Namun, terkadang juga terjadi perdebatan sengit antara korban dan pelaku. Parahnya lagi terkadang pihak yang menolong menjadi kesusahan karena harus berurusan dengan polisi dan massa yang salah mengerti. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat, antara keinginan untuk berbuat baik dan kekhawatiran akan mendapat masalah. Misalnya, diamuk massa.

Reaksi cepat dari tim medis dan polisi, menurut saya, bisa kita jadikan contoh untuk memperbaiki sistem tanggap darurat khususnya kecelakaan lalu lintas di Aceh. Hal ini masih harus diperbaiki. Perlu ada prosedur dan protokoler yang diedukasi kepada petugas dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam kondisi emergensi. Semoga. [email penulis: firmansyah.rachman@gmail.com]

SEMESTER ini (semester III) banyak hal baru dari sisi akademik maupun nonakademik yang saya dapatkan sebagai mahasiswa di program doktoral (S3/PhD) di Universitas Pendidikan Negeri Taichung Taiwan (NTCU), Republik Cina. Salah satunya adalah mayoritas guru sekolah dasar (SD) di Taiwan ternyata bergelar master (S2).

Kondisi ini tentu berbeda jika ingin kita bandingkan dengan situasi kita di mana masih ada tenaga pengajar di perguruan tinggi yang masih memperbantukan tenaga pengajar bergelar S1. Sementara di Taiwan, guru yang sehari-hari mengajar di jenjang SD, sebagian besarnya sudah mengantongi ijazah S2. Jika kita merujuk ke Undang-Undang Sisdiknas 2003 yang mensyaratkan ijazah S2 sebagai tingkat pendidikan terendah menjadi dosen, maka sebagian besar guru SD di Taiwan sudah memenuhi kualifikasi jadi dosen di Indonesia.

Apa yang saya sampaikan ini benar-benar sebuah kejutan dari sebuah penelusuran sederhana yang tidak pernah saya rencanakan. Rasa keingintahuan saya muncul ketika awal semester ini ada satu mata kuliah yang mahasiswanya digabung antara mahasiswa lokal (berasal dari Taiwan) dan mahasiswa internasional (berasal luar Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Indonesia). Pada semester-semester lalu, dalam kelas internasional tak ada mahasiswa lokal, tapi kali ini benar-benar beda. Dalam pikiran saya, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan wacana dan pemahaman baru dari sudut pandang berbeda lewat berbagai presentasi, adu argumentasi, dan seterusnya.

Tak ada yang berbeda dalam bulan pertama dan kesan yang ada adalah saya bersama rekan kelas internasional lainnya mendapatkan kesempatan bagus untuk belajar dengan mahasiswa/i lokal.

Pada bulan kedua, sudah mulai ada persentasi, pemaparan ide, dan tanya jawab yang intens di dalam kelas. Hal ini dikarenakan sebelum memaparkan presentasi mereka memperkenalkan diri yang membuat mahasiswa internasional tercengang sekalipun kami coba menutupinya. Di slide pertama presentasi mereka cantumkan nama beserta tempat mereka bekerja. Ternyata, rata-rata rekan sekelas saya itu guru SD. Hanya dua orang yang dosen. Kenyataan di atas itulah membuat saya ingin mengetahui lebih jauh tingkat pendidikan guru SD Taiwan mengingat rekan-rekan sekelas kami tersebut sekarang sedang mengambil program doktor. Bagaimana dengan guru-guru SD lainnya?

Berdasarkan pertanyaan di atas, saya meminta waktu berdiskusi dengan beberapa rekan tersebut. Diskusi pertama saya lakukan dengan rekan bernama Lu-Yu Ju, guru SD Li Xing Xiao Xue di Kecamatan Bei Xi Taichung. Ia katakan, di sekolahnya paling kurang terdapat 80% guru sudah S2, sementara 5% persennya sudah S3.

Diskusi kedua saya lakukan dengan rekan bernama Bai-Xiao Shan, guru SD Chang Hua Xiao Xue di Kecamatan Chang Hua. Menurutnya, di sekolahnya paling kurang 60% guru sudah S2, sementara 4% sudah S3. Ia tambahkan bahwa sekolahnya tergolong sekolah besar sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus disiasati dengan beban mengajar bagi guru-guru. 

Sementara itu, diskusi ketiga saya lakukan dengan rekan bernama Shih-Hsiu Chia, guru SD Guan Fu Xiao Xue, berasal dari luar Kota Taichung (Kabupaten Nantao). Ia sebutkan bahwa di sekolahnya paling kurang 80% guru sudah S2, sementara 10% persennya S3.

Untuk mengkroscek informasi itu, saya minta kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan bernama Chun-Jey Chang, pegawai Dinas Pendidikan Kota Taichung. Ia juga salah seorang mahasiswa di dalam kelas kami kali ini. Dia tak dapat menyebutkan secara pasti berapa persentasi guru Taichung yang sudah S2. Namun ia perkirakan 70% hingga 80% sudah S2 dan antara 3% hingga 7% sudah S3. Sementara sisa lainnya masih S1 yang terdiri atas guru baru diangkat atau guru-guru yang akan memasuki masa pensiun.

Berdasarkan paparan di atas, maka analogi sederhananya, jika guru SD saja rata-rata sudah S2 (bahkan sudah S3), maka guru SLTP, apalagi SLTA hampir dapat dipastikan persentase tingkat pendidikan, khususnya yang sudah S2 pasti lebih tinggi. Pantas saja Taiwan selalu berada di peringkat dunia dalam pencapaian prestasi pendidikan, karena guru-guru mereka berpendidikan lebih tinggi satu hingga dua tingkat dari guru-guru lain di dunia (lihat hasil PISA 2013). Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kita di Aceh, daerah yang salah satu keistimewaannya justru di bidang pendidikan.

TANPA terasa lima bulan sudah saya tinggalkan Aceh, bermukim di Taiwan untuk melanjutkan kuliah. Waktu terasa begitu singkat. Saat ini tinggal menunggu hasil akhir dari semua usaha yang sudah saya lakukan selama satu semester mendalami ilmu di National Chiayi University.

Saat kuliah saya mengambil mata kuliah Theories and Methods of  Teaching. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengobservasi guru mata pelajaran bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar (SD). Semua serba menakjubkan, padahal SD yang saya datangi itu letaknya di sekitar pinggiran kota. Namanya Minhsiung Elementary School, Chiayi.

Alasan saya memilih sekolah ini karena saya hanya memiliki sepeda sebagai alat transportasi dan letak sekolah itu dekat dengan asrama tempat saya tinggal.

Banyak hal menarik yang saya dapatkan selama melakukan observasi dan berbeda jauh dibandingkan proses pembelajaran yang ada di kampung halaman saya, Aceh. Hal-hal yang berbeda itu, antara lain, disediakan menu makan siang dan kesempatan untuk tidur siang bagi murid-muridnya sebelum melanjutkan pelajaran sesi siang.

Sebenarnya jadwal belajar murid di sini tak jauh beda dengan sebagian SD di Aceh, mereka mulai belajar dari pukul 07.30-04.00. Menurut amatan saya, ini hal yang unik, pada pukul 12.00 siang mereka istirahat, makan siang bersama dengan melahap makanan yang disediakan sekolah.

Setelah sesi makan siang usai, murid-murid diharuskan tidur siang hingga pukul 01.10 dan pelajaran selanjutnya dimulai pada pukul 01.20. Hal seperti ini sebetulnya juga diterapkan di Jepang. Nah, apakah Aceh mau mencobanya?

Hal lain yang beda adalah ruangan khusus. Sekolah ini menyediakan ruangan khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau language classroom.  Jadi, tidak dilaksanakan di kelas yang sama seperti mata pelajaran lainnya di negeri kita. Kelasnya pun bagus sekali. Penuh dengan poster, hiasan, dan kata-kata yang sesuai dengan momen tertentu yang sedang diperingati. Kebetulan pada saat saya melakukan penelitian, mereka baru saja merayakan Halloween. Jadi, dekorasi dan kata-katanya banyak yang berbau Halloween.

Hal menarik lainnya adalah fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam kelas seperti rak beserta buku-buku yang menarik terletak di sisi kiri-kanan kelas.

Di setiap kelas juga tersedia dua papan tulis, diletakkan di sisi yang berbeda: di sebelah kiri dan kanan tempat duduk murid. Satu di antaranya papan tulis biasa yang bisa ditulisi dengan kapur dan di sisi lainnya tersedia interactive white board (IWB), fasilitas canggih dan keren yang sedang menjamur di negeri Formosa ini. Setiap proses pembelajaran, guru pasti akan menggunakan kedua papan tulis tersebut.

Jumlah murid pada satu kelas tergolong banyak, lebih kurang 30 orang. Oleh sebab itu, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok.

Yang agak aneh, belajar bahasa Inggris di sini dalam seminggu hanya dua kali. Setiap pertemuan hanya menghabiskan waktu 40 menit. Tapi untuk belajar bahasa Inggris di bimbingan belajar atau kursus (cram school)--begitu orang Taiwan menyebutnya--menghabiskan waktu dua jam. Di kursus inilah guru lebih menekankan pada skill reading atau kemampuan membaca.

Selain itu, ada kotak kecil berisi papan nilai di sudut papan tulis. Letaknya di sudut atas kiri papan tulis biasa. Di situ diterakan nilai murid dalam kelas tersebut. Cara ini digunakan guru untuk memotivasi murid dan salah satu cara agar murid tidak bandel selama belajar. Papan nilai ini bisa menunjukkan tingkat keseriusan murid selama belajar. Barangkali guru-guru kelas di Aceh bisa mencoba cara ini.

[email penulis: puan_tursina86@yahoo.com]

SEBAGAI mahasiswa yang sudah dua tahun berada di Taiwan, hampir setiap hari saya memegang kertas langsing-memanjang, berupa struk belanja karena setiap pembelian di swalayan, supermarket, dan toko kelontong (kecuali kedai-kedai kecil dan warung makan) struk belanja ini akan selalu diberikan kepada pembeli. Bahkan meskipun kita tidak ingin mengambilnya, mereka akan mengingatkan kita untuk menunggu struk tersebut di-print.

Dari ilustrasi di atas, tidak terlihat ada yang istimewa dengan struk belanja ini. Tapi jangan salah, dengan memiliki struk-struk tersebut, setiap pembeli punya kesempatan untuk memenangkan undian luar biasa. Bagaimana caranya?

Setiap struk memiliki kode 8 digit (angka) yang disebut juga uniform invoice atau receipt lottery. Nah, setiap dua bulan sekali nomor yang tertera di struk belanja tersebut akan diundi dengan total hadiah yang cukup besar. Pengundian dilakukan setiap tanggal 25 bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, dan seterusnya) dengan memperebutkan hadiah special prize dan grandprize masing-masing TWD 10 juta dan TWD 2 juta atau setara dengan Rp 4 miliar dan Rp 800 juta (1 TWD = Rp 400), bila kedelapan angka yang tertera di struk belanja kita cocok dengan nomor undian yang diumumkan.

Jangan putus asa apabila nomor Anda tidak seluruhnya cocok karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah lainnya. Mulai dari hadiah pertama sebesar TWD 200.000 hingga hadiah keenam senilai TWD 200. Ini akan Anda peroleh apabila 7 hingga 3 digit terakhir di struk belanja Anda cocok dengan nomor undian yang dinyatakan menang.

Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti undian ini karena setiap struk belanja untuk pembelian apa pun dengan jumlah berapa pun dapat menjadi pemenang sekalipun yang berbelanja itu pendatang ke Negeri Formosa ini. Bahkan, pada tahun 2012 sebuah struk untuk total pembelian hanya TWD 25 (setara Rp 10.000) justru beruntung memenangkan special prize yang besarnya beratus-ratus kali dari total uang yang ia belanjakan.

Walaupun disebut lotre, tapi program ini tentu tidak sama persis dengan judi. Legalitasnya pun sangat jelas karena undian ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Keuangan Taiwan bekerja sama dengan kantor pos dan toko-toko swalayan (convenience store) sebagai tempat penukaran hadiah.

Lalu, apa tujuan program ini? Tak lain adalah agar pembeli berlomba-lomba berbelanja di dalam negeri dan doyan mengumpulkan bukti pembayaran saat berbelanja agar jumlah pedagang yang menghindari pajak dapat dikurangi dan penerimaan dari sektor pajak meningkat. Hal ini terbukti dari meroketnya penerimaan pajak hingga 75% di tahun 1951 saat program ini pertama kali diluncurkan.

Selain dikumpulkan untuk mendapatkan hadiah bagi diri sendiri, struk belanja ini juga dapat digunakan untuk beramal (donasi). Cukup masukkan saja struk belanja yang tak ingin Anda simpan ke dalam kotak-kotak bening seperti celengan yang tersedia di berbagai tempat. Hadiah yang dikumpulkan dari invoice “sumbangan” tersebut biasanya digunakan oleh berbagai organisasi sosial sebagai dana tambahan bagi operasional mereka. Nah, menarik bukan? Kapan ya Indonesia atau khususnya Aceh menerapkan reward terhadap pembeli dengan cara ini? Semoga. [email penulis: natsumeraita@gmail.com]

BILA Indonesia punya aturan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun sejak 1994, Taiwan justru sudah menerapkannya sejak tahun 1968. Artinya, Indonesia tertinggal 26 tahun jika kita merujuk pada regulasi Wajar Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1994.

Kemudian, sejak tahun 2005/2006, artinya delapan tahun lalu, Pemerintah Taiwan sudah berpikir untuk menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun. Ini berarti, biaya pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD = 6 tahun), (SLTP = 3 tahun) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA = 3 tahun) total 12 tahun, semuanya gratis karena ditanggung negara.

Kebijakan ini ditempuh karena Taiwan ingin semua anak negerinya wajib sekolah hingga tamat SLTA (SMU/MA).

Selain itu, berbagai kajian dilakuan dan langkah-langkah strategis pun diambil. Sejauh yang saya amati, kajian-kajian yang dilakukan itu, antara lain, menjaring pendapat masyarakat tentang regulasi yang akan dijalankan ini. Salah satu hasil tahun 2006 menunjukkan bahwa 78,4% masyarakat Taiwan mendukung rencana pemerintah ini (Depdiknas Taiwan, 2006).

Hasil polling ini turut menyemangati pemerintah bahwa apa yang mereka rencanakan mendapat dukungan mayoritas penduduk. Topik Wajar 12 Tahun ini kemudian turut menghiasi diskusi-diskusi anggota dewan Taiwan untuk melahirkan undang-undang guna menopang program nasional ini.

Sementara itu, kementerian terkait mengambil langkah-langkah perencanaan jangka panjang untuk pendanaan supaya Program Wajar ini bisa dijalankan.

Di samping itu, dinas terkait juga memperbaiki infrastruktur pendidikan, perekrutan guru dan tenaga kependidikan yang memadai, serta menyediakan media dan resource pendidikan (buku-buku perpustakaan, alat-alat lab, dan lainnya) yang memadai sehingga ketika Wajar 12 Tahun ‘ketok palu’, maka semuanya sudah siap.

Otomatis pula pihak sekolah negeri tidak punya alasan untuk mengutip biaya apa pun dari orang tua murid ketika Wajar 12 Tahun dijalankan di Negeri Formosa ini. Dengan demikian, Taiwan akan mengukir sejarah sekaligus wajah baru di bidang pendidikan untuk kemudian duduk sejajar dengan beberapa negara yang punya kebijakan serupa seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Polandia.

Di sisi lain, Indonesia sejak tahun 2012, sudah mulai juga mewacanakan Wajar 12 Tahun dan kabarnya akan diterapkan tahun 2014 ini. Kita percaya bahwa selama tiga tahun ini (note: Taiwan butuh delapan tahun), berbagai kajian dan analisis sudah dipertimbangkan masak-masak untuk kesuksesan Wajar 12 Tahun. Namun, yang dikhawatirkan adalah implementasi di lapangan nantinya berkaitan dengan pendanaan yang membuat sekolah terpaksa harus tetap mengutip biaya dari murid walau program itu sudah dilaksanakan.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sebetulnya bisa ‘mencuri’ start penerapan dan penganggaran untuk “Wajar 12 Tahun Aceh” yakni dengan mengalokasikan anggaran dari dana Otonomi Khusus untuk dunia pendidikan sejak SD hingga SLTA untuk tahun 2014. Tentunya program dan penganggaran ini harus dibarengi dengan qanun (peraturan daerah), sehingga dana ini bisa cair tepat waktu.

Saya yakin Program Wajar Aceh sangat signifikan dan tidak saja bermanfaat ganda; untuk mengatasi ketertinggalan kualitas manusia Aceh masa depan dan sebagai subsidi kepada orang tua, tetapi juga bagian dari tanggung jawab eksekutif dan legislatif Aceh terhadap penerapan hadis Nabi saw yang berbunyi Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi (Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat).

Hadis di atas merupakan salah satu rujukan jitu yang mengindikasikan bahwa pendidikan adalah wajib. Sayangnya, rujukan ini tidak sepenuhnya dijadikan referensi oleh pemerintah kita dalam merancang program dan pendanaan pendidikan di tanah air, sekalipun kebanyakan kita adalah muslim. Itu yang, antara lain, membedakan kita dengan Taiwan. Lantas pertanyaannya, kalau rakyat Taiwan bisa, mengapa kita tidak? [email penulis: muslemdaud@yahoo.com]